Pemberian Parsel, Eufemisme Suap-Menyuap


Oleh: Suryono Brandoi Siringo-ringo
Tak terasa bulan ramadhan kali ini hampir mendekati hari terakhirnya dan setelah itu datanglah hari kemenangan umat muslim yaitu hari idul fitri. Di hari yang fitrah tersebut, semua umat muslim di Indonesia melaksanakan rutinitas fenomenal yaitu kegiatan pulang kampung (mudik) sekaligus silaturahmi dengan saudara, kerabat dan tetangga. Disela-sela perayaan tersebut, ada hal yang mungkin sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia yaitu pemberian hadiah atau parsel kepada saudara dan kerabat dekat demi menjalin tali silahturahmi sekaligus mencurahkan rasa empati kepada yang bersangkutan.

Tujuan dalam memberikan parsel atau hadiah sebagai tanda ucapan seremonial hari raya. Budaya Parcel ini terbentuk karena sudah menjadi adat kebiasaan, dalam artian sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita dalam menyambut hari raya. Kebiasaan sungkan terhadap orang yang di hormati karena memiliki jabatan sekaligus memiliki derajat yang tinggi di kedudukan sosial. Namun dewasa ini, tujuan tersebut sudah mengalami pelencengan terhadap tujuan awalnya.

Kontroversi
Di jaman yang sudah dewasa ini, oknum masyarakat kita dalam memberikan parsel atau hadiah di hari raya, penuh dengan sarat kepentingan. Ada udang dibalik batu dibalik pengiriman parsel ini, ada maksud tersembunyi dengan kata lain sogok-menyogok atau lobi – lobi khusus. Tujuan kebiasaan ini sudah melenceng dikarenakan si pemberi berharap dapat membangun kedekatan dengan si penerima agar si pemberi merasa akan bisa memuluskan kepentingannya.

Sehingga pemberian itu mengarah ke arah gratifikasi. Menurut UU No, 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2011.

Gratifikasi dikatakan tidak sah dan melanggar hukum, bilamana gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya dipersamakan dengan suap, tidak mungkin ada penerima suap tanpa ada pemberi suap. Menurut ajaran kausalitas dalam hukum pidana, pemberi suap adalah causa proxima (sebab mutlak) adanya penerima suap. Menurut Pasal 12 UU No. 20/2001, sanksi penjaranya dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 Miliar.

Pemberian parcel memang mengundang kontroversi, ada yang mendukung ada pula yang menolak dengan berbagai alasan dan argumen. Pemberian parcel boleh dibilang memasuki ruang abu-abu, antara boleh dan tidak, etis dan tidak etis, wajar atau tidak wajar. Bagi yang setuju menyatakan bukankah sesuatu yang wajar sebagai ungkapan rasa terima kasih karena merasa “dibantu” serta untuk mempererat hubungan kedua belah pihak. Sedangkan yang melarang pemberian parcel tersebut mengarah pada suap dan itu dapat mengganggu dan merusak tata kelola perusahaan.

Perdebatan menjadi tambah menarik karena menyangkut moninal harga dari parsel tersebut yang mungkin tidak “seberapa”, kisaran dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Isinya pun hanya berupa makanan, minuman, buah atau barang yang lain. Dengan kondisi yang “wajar-wajar” itu, apakah perlu sampai dipermasalahkan sedemikan besarnya. Sebagai alasan pendukung, bahwa keberadaan parcel itu mampu menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Di lain sisi bagi yang kontra, bukan nominal yang menjadi permasahannya tetapi motif dibalik pemberian parcel itu. Bahwa setiap pemberian tentu ada motifnya. Jika sekadar hanya berupa pemberian tanpa syarat tentu tidak ada permasalahan. Yang banyak terjadi adalah pemberian itu ada maksud-maksud tertentu, istilah “tidak ada makan siang gratis” ada benarnya. Motif itulah yang harus coba diminimalisir agar tidak terjadi konflik kepentingan yang mengganggu kinerja perusahaan atau instansi.

Eufemisme
Menjadi rekanan usaha atau menduduki jabatan atau strategis memang menimbulkan kepentingan tersendiri yang bisa jadi melunturkan nilai-nilai profesionalitas. Hal itulah yang bisa dipahami bila para pejabat dilarang menerima pemberian tertentu. Maka nantinya dikemudian hari pemberian itu akan “menyandera” pejabat untuk menguntungkan pihak lain. Jika yang dilakukannya sama-sama menguntungkan di kedua belah pihak tentu tidak menjadi masalah. Persoalan menjadi muncul bila perusahaan atau instansi itu berada pihak yang dirugikan akibat kebijakan yang tidak objektif. Keputusan tidak didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan tetapi atas dasar pemberian yang tidak seberapa itu.

Mengutip pendapat dari Kristi Poerwandari dalam tulisannya berjudul: “Korupsi” (Harian Kompas, Minggu 24 Juli 2011, hal. 18), “korupsi kehilangan kesalahan etisnya dalam istilah “komisi”, “uang jasa”, “tanda terima kasih”, “biaya adminstrasi”, “mismanajemen”, dan entah apa lagi”. Atas dasar pendapat ini maka parcel termasuk “ucapan terima kasih” yang merupakan eufemisme (penghalusan) dari sebuah sogok atau suap. Dengan demikian budaya saling mengirimkan parcel adalah bentuk halus dari suap-menyuap atau korupsi.

Akan tetapi, bahwa sebenarnya pemberian parcel bukanlah suatu yang terlarang, apabila memang diberikan kepada pihak yang benar-benar tepat. Pemberian parsel itu disalurkan untuk kepentingan sosial seperti kepada anak yatim, orang terlantar serta pihak yang membutuhkan. Dapat juga berupa beasiswa atau pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ini juga merupakan penjabaran dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Akhirnya, Mudah-mudahan bulan Ramadhan ini mampu mensucikan pikiran dan tindakan kita, agar mampu membedakan antara hak kewajiban. Sehingga polemik pemberian parcel itu tidak menjadi berlarut.
Penulis adalah: Alumnus FE Unika St Thomas Medan dan Pemimpin Redaksi Persma, Veritas Unika.
Dimuat di Harian MedanBisnis pada hari Senin, 05 Agustus 2013

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/08/05/44028/pemberian_parcel_eufemisme_suap-menyuap/#.Uf8GL2cZjuo.facebook

Tentang sang pengelana

mencarimu di medan perang
Tulisan ini dipublikasikan di Sosial Budaya dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s